NewsGpgo.inGopego MagzFans Art

Ditentang Banyak Pihak, Pemerintah Filipina Tangguhkan UU Cybercrime

10 Oct 2012
Ditentang Banyak Pihak, Pemerintah Filipina Tangguhkan UU Cybercrime

Jika baru-baru ini pemerintah Jepang telah meresmikan peraturan baru mengenai aktivitas download ilegal, maka lain lagi dengan pemerintah Filipina. Pengadilan tertinggi Filipina menangguhkan Undang-undang pencegahan kejahatan cyber 2012, sebuah hukum kontroversial yang bertujuan untuk membuat dunia maya menjadi lebih aman.

Kritikus berpendapat bahwa hukum tersebut memberi terlalu banyak kekuasaan pada pemerintah dan menempatkan pengguna internet pada ancaman hukuman penjara untuk aktivitas internet non-berbahaya, seperti sharing tweet. Waktu suspensi tersebut berlangsung 120 hari.

Para kritikus berpendapat bahwa beberapa ketentuan dalam Cybercrime Prevention Act adalah inkonstitusional, beberapa menyebutnya sebagai memberlakukan “eMartial Law”. 15 petisi terhadap UU tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi di Filipina, dimana pemerintah Filipina memiliki 10 hari response window. UU ditandatangani pada tanggal 12 September oleh Presiden Benigno S. Aquino III.

Penentang UU Cybercrime ini menyerbu jalan-jalan sebagai bentuk protes dan memulai beberapa kampanye di social media. Tak lama setelah itu, pemerintah dan beberapa situs-situs berita dihack sehingga mereka diarahkan ke website anti-Cybercrime dan akun social media. Website yang dihack termasuk Kepolisian Nasional Filipina, Komisi Telekomunikasi Nasional dan Kantor Kekayaan Intelektual.

Sementara kritikus berpendapat bahwa UU Pencegahan ini akan membawa kerugian bagi individu yang tidak bersalah dan membatasi kebebasan, Senator Edgardo J. Angara, yang menulis undang-undang tersebut mengatakan bahwa tindakan ini hanya mengatur aksi destructive. Meski tidak semua senator berbagi pendapat mereka, namun Senator Teofisto D. Guingona III menyatakan bahwa penahanan sementara terhadap UU itu adalah keberhasilan pertama. Debat publik akan dimulai 15 Januari mendatang.

Source